Refleksi Seorang Pendeta di tahun 2025
Pagi ini, rabu 31 Desember 2025 aku membaca berita tentang angka pengangguran yang masih tinggi, janji 19 juta lapangan kerja hanya omong kosong semata.
Sambil menggenggam segelas kopi yang mulai mendingin di tangan. Di layar ponsel, deretan angka dan kutipan pejabat terasa jauh, nyaris hampa makna. Namun di kepalaku, berita itu segera menjelma wajah-wajah nyata orang-orang yang kehilangan penghidupan & kehilangan harapan.
2025 berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku terus berusaha hidup dan menghidupkan, percaya bahwa empati dan kepedulian masih cukup untuk menamai dunia.
Namun kenyataannya, dunia yang kulihat tak lagi sesederhana itu. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih sistemik, dan harus diubah. Dulu, ketika melihat seorang ibu tak mampu membeli susu untuk anaknya, yang hadir di benakku hanyalah empati dan rasa kasihan yang mendalam.
Tapi di 2025, empati saja terasa tidak cukup. Seorang bapak kehilangan pekerjaan dan tak mampu menafkahi keluarganya, seorang anak kecil putus sekolah demi mencari rupiah di jalanan, atau seorang nenek renta yang dihukum karena mengambil sebatang kayu semua itu bukan lagi sekadar tragedi individual.
Itu adalah akibat dari sistem yang buruk, dirancang dan dijalankan oleh kepemimpinan yang jahat.
Bagaimana mungkin pejabat negara bersikap nyinyir kepada masyarakat yang saling menolong saat bencana?
Bagaimana mungkin musibah yang merenggut nyawa manusia direduksi hanya sebagai “mencekam di media sosial”?
Bagaimana mungkin setelah bencana akibat rusaknya vegetasi hutan, beberapa hari kemudian justru muncul wacana menanam sawit di tanah Papua yang disebut sebagai surga terakhir? Hati ini meringis menyaksikan kebejatan semacam itu.
Ini bukan lagi soal kebijakan publik, melainkan soal nurani atau ketiadaannya dalam diri para pemimpin negara. Catatan 2025 ini seharusnya menjadi pengingat agar tak berlanjut ke 2026.
foto : pinterest
Namun melihat prioritas pejabat yang lebih mengagungkan proyek makan gratis ketimbang pendidikan gratis, rasanya harapan itu kian rapuh, perlahan pupus terbawa arus.
Menjelang halaman berita kututup, muncul kabar lain: organisasi massa keagamaan berkonflik berebut kuasa ketua, mengklaim benar atas gagasanya.
Di luar itu, mereka mulai menjulurkan tangan ke konsesi tambang, mengeruk tanah dan sumber daya yang seharusnya milik rakyat dengan dalih pemberdayaan yang sebenarnya hanyalah bagi-bagi kue kekuasaan.
Banyak menuai kontra tapi entahlah, syahwat diri yang dibalut kepentingan organisasi jadi distorsi.
Tak terasa kopi di tanganku sudah habis, tapi rasa getirnya tertinggal lebih lama. Aku sadar, problem negeri ini bukan kekurangan sumber daya, melainkan kelimpahan kepentingan yang tak pernah benar-benar memikirkan manusia.
Wallahualam. Wisanggeni